Rabu, 13 November 2013
Sabtu, 09 November 2013
SISTEM PEMERINTAHAN DAN SISTEM POLITIK PERANCIS
Sistem Pemerintahan
Republik Perancis atau
yang memiliki nama The Fifth Republic
memiliki bentuk dual pemerintahan yakni gabungan sistem parlementer dengan
sistem presidensiil. Baik Perdana Menteri maupun Presiden sama sama memiliki
peran aktif dalam menjalankan roda pemerintahan. Model pemerintahan ini berbeda
dengan model parlementer umumnya dimana jabatan Presiden dipilih melalui pemilu
disamping juga berbeda dengan model pemerintahan presidensil umumnya.
Institusi-institusi yang ada saat ini adalah bentukan konstitusi Republik
Kelima yang merupakan hasil referendum nasional di tahun 1958. Konstitusi ini
secara signifikan memperkuat kekuatan kewenangan yang dipegang oleh Eksekutif
(Pemerintah dan Presiden) dan di satu sisi juga membatasi atau mengurangi
kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif.
Lembaga Eksekutif
Seperti yang telah
disebutkan di atas, Konstitusi Perancis saat ini memberikan kekuasaan lebih
pada badan eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Perdana Menteri. Presiden
memiliki jabatan resmi sebagai Kepala Negara dan merupakan Komandan Tertinggi
di Angkatan Bersenjata Nasional. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan
masa jabatan 5 tahun. Sedangkan Perdana Menteri dipilih oleh Majelis Nasional.
Perdana Menteri disini merupakan kepala atas Dewan Menteri atau Kabinet dimana
kabinet-kabinet ini sendiri ditunjuk oleh Presiden dengan rekomendasi dari
Perdana Menteri. Berdasarkan divisi kekuasaan yang ada, yang dalam hal ini
telah berubah menjadi konvensi politik, Presiden semata-mata bertanggungjawab
atas kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional. Sedangkan Perdana Menteri
bertanggungjawab atas kebijakan domestik. Adakalanya proses pemerintahan bisa
berlangsung rumit jika terjadi periode atau masa kohabitasi. Artinya, Perdana
Menteri dan Presiden yang terpilih secara resmi berasal dari partai yang saling
bersaing.
Agenda dari
badan ini secara kuat dipengaruhi oleh pemerintah (Presiden dan Perdana
Menteri) yang bahkan bisa memenangkan pengadopsian sebuah RUU tanpa melakukan
pemungutan suara secara aktual. Di atas telah dijelaskan pula bahwasannya
Presiden (dalam situasi tertentu) bisa membubarkan Majelis Nasional bahkan
sebelum masa fungsi dari Majelis ini berakhir namun terlepas dari kekuasaan
Presiden tersebut, Majelis Nasional juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan
pemerintahan legal jika suara mayoritas absolut dari total anggota Majelis
memutuskan untuk bertindak demikian.
Sistem Yudikatif Perancis terdiri dari dua cabang, dimana pada masing-masing cabang terdapat semacam hierarki mahkamah agung. Cabang yang pertama (pengadilan Administratif) mengurusi masalah yang berkaitan dengan peraturan pemerintah atau sengketa antar lembaga-lembaga publik. Cabang yang kedua (pengadilan umum) mengurusi kasus-kasus sipil dan kriminalitas warga Perancis. Dalam pengadilan umum atau pengadilan yudisial terdapat dua jenis pengadilan. Yaitu pengadilan sipil dan pengadilan kasus kriminalitas. Pengadilan sipil bertugas untuk menangani kasus antar perseorangan atau perseorangan dengan korporasi. Sedangkan pengadilan kriminal menangani kasus pelanggaran ringan dan atau kasus pembunuhan.
Sistem Politik
Sistem politik Prancis menganut sistem dwi partai yang saling bertentangan satu sama lain. Partai sayap kanan yang dikenal dengan Partai Persatuan untuk Gerakan Rakyat melawan partai sayap kiri yang dikenal dengan Partai Sosialis Perancis. Dalam perjalanannya, partai dari sayap kanan yakni Partai Persatuan untuk Gerakan Rakyat mempunyai Peran dominant di Perancis.
Kepala pemerintahan
Negara Perancis saat ini (terkenal dengan istilah Republik
Kelima) merupakan sebuah negara Republik dan berbentuk negara kesatuan.
Perancis menganut sistem pemerintahan semi presidensiil. Mengapa disebut semi
Presidensiil? Ini dikarenakan dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu oleh seorang Perdana
Menteri. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang presidensiil secara
murni dimana Presiden hanya menjalankan pemerintahan seorang diri dengan hanya
dibantu kabinet.
Dalam menjalankan sistem pemerintahan di perancis, kabinet
yang anggotanya terdiri dari dewan - dewan menteri berada dibawah kepemimpinan
Perdana Menteri. Sedangkan Presiden bersama dengan Sidang Nasional dan
Parliement Sovereignity akan mengangkat Dewan Konstitusi. Dewan
Konstitusi ini anggotanya terdiri dari 9 orang yang tugas utamanya adalah
mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan presiden dan parlemen serta
mengawasi pelaksanaan referendum.
Jumat, 08 November 2013
Ruhut Sitompul: Kasus Korupsi Anas Kayak Film Rambo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mememastikan terjadi praktik bagi-bagi uang dalam Kongres Partai Demokrat yang digelar di Bandung pada 2010. Ruhut mengibaratkan praktik bagi-bagi uang itu seperti bau, tercium tapi tak berwujud.
Ruhut menjelaskan, dia tak terlibat dalam praktik tersebut, baik sebagai penerima maupun pihak yang memberikan uang. Akan tetapi, ia mengaku melihat dan mendapat informasi dari beberapa peserta kongres yang mengeluh karena jatah uang yang diterimanya berbeda-beda.
"Aku enggak dilibatkan, aku tahu, aku dengar, aku lihat mereka bagi-bagi duit. Yang dikasih duit cerita sama aku. Ada juga yang komplain 'kenapa kok kami enggak kebagian?' Aku bilang, kalau soal uang, jangan tanya aku," kata Ruhut, saat dihubungi, Jumat (8/11/2013).
Sepengetahuannya, jumlah uang yang dibagi ke peserta kongres mencapai 3.000 dollar AS per orang. Ditambahkan, ada juga yang menerima dalam jumlah lebih kecil karena dikurangi oleh orang yang ditugasi Anas untuk membagikan uang tersebut dalam rangka pemenangan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
"Istilahnya kayak bau, kecium tapi enggak kelihatan. Loyalis Anas enggak usah berkoar-koar, persidangan itu untuk pembuktian. Kasus korupsi Anas ini kayak film Rambo ada seri 1, seri 2. Kita bersabar, tapi cepat atau lambat pasti ditahan," tandasnya.
Komandan Ditembak, Taliban Pakistan Akan Balas Dendam
TRIBUNNEWS.COM, DERA ISMAIL KHAN - Taliban Pakistan, Jumat (8/11/2013), mengumumkan akan melancarkan serangan balas dendam terhadap Pemerintah Pakistan atas kematian komandan mereka.
"Kami akan menargetkan pasukan keamanan, instasi pemerintah, para pemimpin partai politik dan polisi," ujar Asmatullah Shaheen, seorang petinggi Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), dikutip dari Thestarmalaysia.com, Jumat (8/11/2013).
Dia mengatakan sasaran utama Taliban adalah pasukan keamanan dan instansi pemerintah di provinsi Punjab.
"Kami punya rencana. Kami tidak akan menargetkan warga sipil, bazaar atau di tempat umum. Orang tidak perlu takut," katanya.
Taliban Pakistan berjuang untuk menggulingkan pemerintah Taliban, dan memberlakukan Hukum Islam di Pakistan.
Sebelumnya diberitakan, Taliban Pakistan menunjuk seorang ulama garis keras sebagai kepala baru mereka, Kamis (7/11/2013).
Maulana Fazlullah, yang terkenal atas kebrutalannya ketika memimpin Taliban di barat laut lembah Swat selama dua tahun, terpilih menggantikan Hakimullah Mehsud, yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat (AS), Jumat lalu.
Ia ditunjuk oleh Dewan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) untuk menggantikan Mehsud. (thestarmalaysia.com)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto
Demokrat: Serang Jokowi Bukan Fatsun Kami
TEMPO.CO, Jakarta
- Ketua Harian Partai Demokrat Syariefuddin Hasan membantah jika kader
partainya disebut mengkritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Syarief
mengatakan apa yang disampaikan oleh kadernya adalah masukan agar Jokowi
bisa bekerja lebih keras untuk membenahi Jakarta.
"Jika ada kader menyerang dengan tidak proporsional, itu bukan fatsun Partai Demokrat," kata Syarief saat dihubungi, Jumat, 8 November 2013. Dia mengatakan kader Partai Demokrat justru harus mendukung Jokowi karena Gubernur DKI Jakarta merupakan bagian dari pemerintah.
Dia mengingatkan siapa saja boleh memberi masukan kepada Gubernur DKI Jakarta. Sebagai partai pendukung pemerintah, kader Demokrat diminta bersikap mendukung kebijakan pemerintah, termasuk menyampaikan saran kepada Gubernur. "Kader jangan bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah daerah," kata dia.
Terkait dengan kritik Presiden SBY kepada Jokowi, Syarief mengatakan bahwa hal itu bukan kritik. Presiden SBY justru meminta pengusaha untuk mendekati Jokowi agar bisa memperoleh kemudahan investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Dia mengatakan sudah ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. "Contohnya, kemacetan adalah wewenang gubernur," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tanggung jawab kemacetan parah di Ibu Kota ada di pundak Jokowi. Ini disampaikan SBY saat menjawab pertanyaan dari beberapa perdana menteri dari negara-negara Asia Tenggara dalam pertemuan East Asian Summit 2013.
Sejak Usia 3 Tahun Anak ini Diberi Minuman Alkohol Oleh Ibunya
DREAMERSRADIO.COM - Jika pada umumnya seorang ibu akan
memberikan asupan bergizi dan bervitamin terhadap balitanya, maka
jangan di contoh kelakuan ibu ini yang membiasakan putrinya mengonsumsi
minuman beralkohol sejak usia 3 tahun.
Dilansir dari livejournal, berita tentang Shannon Burrows yang
berusia 35 tahun ini pun menjadi perbincangan di seluruh dunia. Pasalnya
wanita asal Inggris ini mulai mengenalkan minuman keras pada putrinya,
Jamie Liee sejak anak itu berusia 3 tahun.Akibatnya, Jamie yang kini telah berusia 20 tahun, menghabiskan hari-harinya dnegan minuman keras. Hal tersebut karena terbiasa dengan minuman alkohol sejak balita. Bahkan tak jarang pada acara-acara tertentu mereka mabuk bersama.
Sementara itu, ketika Jamie berusia 15 tahun, Shannon memberikan berkaleng-kaleng bir dan satu botol vodka. Perbuatan sang ibu ini pun menimbulkan reaksi keras. Wanita ini beranggapan dia membiasakan putrinya mengonsumsi minuman keras sejak balita agar memiliki ketahanan tubuh terhadap minuman beralkohol.
“Kami suka minum-minum bersama, jika dia kehilangan kendali, saya yang akan menjaganya, demikian juga sebaliknya. Kami seperti teman baik. Kami sering menghabiskan waktu menyenangkan bersama-sama,” ungkap Shanon.
Meski banyak orang prihatin dengan perilaku Shannon, tetapi bagi sang putri dirinya justru merasa beruntung karena dirinya mendapatkan ketahanan tubuh karena mengonsumsi minuman beralkohol sejak balita.
Sayangnya pendapat tersebut mendapat bantahan dari Dr Sarah Jarvis, menurutnya bukan mendapatkan ketahanan tubuh, tetapi anak malah akan kecanduan alkohol dan akan mengonsumsi alkohol lebih banyak.
Langganan:
Postingan (Atom)




